KUTAI BARAT–Pengesahan Raperda APBD Kutai Barat Tahun Anggaran 2026 pada Sidang Paripurna XXIII, Jumat (28/11/2025), menjadi tonggak baru bagi arah pembangunan daerah tahun mendatang. Bupati Kutai Barat Frederick Edwin, dalam pidatonya, menyampaikan optimisme serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan program agar berjalan sesuai tujuan.
Bupati menjelaskan bahwa APBD 2026 disusun sebagai instrumen utama untuk mewujudkan pemerataan pembangunan sekaligus menjawab tantangan daerah pada tahun mendatang.
Menurutnya, persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah bukan hanya tahap administratif, melainkan bentuk tanggung jawab moral dalam memastikan setiap rencana pembangunan terlaksana tepat waktu dan tepat guna.
“Semua program yang telah kita tetapkan harus dijalankan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Kita ingin memastikan masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari anggaran yang telah disepakati,” ujar Bupati Frederick Edwin.
Ia menegaskan bahwa pengawasan tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi seluruh pihak, mulai dari DPRD, OPD, aparat kampung hingga masyarakat umum. Dengan keterlibatan
bersama, potensi hambatan dalam pelaksanaan pembangunan dapat diminimalkan sejak dini.
Dalam pidatonya, Bupati juga memberikan perhatian khusus pada pentingnya menjaga transparansi dalam pengelolaan anggaran. Ia menekankan bahwa pemerintah daerah berkomitmen menjalankan setiap program sesuai regulasi, sekaligus membuka ruang evaluasi jika ditemukan kendala di lapangan.
Menurutnya, pembangunan yang berkualitas hanya dapat dicapai jika seluruh pemangku kepentingan memiliki kesadaran yang sama terhadap arti penting akuntabilitas anggaran.
“Saya mengajak semua pihak untuk mengawal setiap tahapan pelaksanaan APBD 2026. Kita harus memastikan seluruh program memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kutai Barat,” ujarnya.
Bupati Edwin juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan pendapat akhir terhadap Raperda APBD, termasuk masukan dan catatan konstruktif yang menjadi ruang penyempurnaan kebijakan anggaran. Ia menilai proses pembahasan yang panjang telah menghasilkan kesepakatan yang mencerminkan kepentingan publik secara luas.
Selain itu, ia menyampaikan terima kasih kepada TAPD dan seluruh anggota DPRD atas kerja sama yang dibangun selama penyusunan APBD. Bupati berharap kekompakan ini dapat terus terjaga dalam pelaksanaan kebijakan anggaran di tahun mendatang.
“Saya yakin dengan dukungan seluruh pihak, kita mampu mewujudkan Kabupaten Kutai Barat yang semakin sejahtera, aman, adil, merata dan beradat,” pungkasnya.
