Kutai Barat — Anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat, Aula, menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur dasar sebagai salah satu kunci untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kutai Barat.
Menurutnya, meskipun pembangunan terus berjalan sejak daerah ini dimekarkan pada 1999, masih ada wilayah yang belum sepenuhnya merasakan hasil pembangunan secara merata, khususnya di daerah pedalaman.
“Banyak kemajuan sudah kita capai, tapi masih ada daerah yang kondisinya tertinggal. Karena itu, fokus pembangunan harus diarahkan untuk memperbaiki akses jalan antar kampung agar seluruh masyarakat bisa merasakan manfaat pembangunan secara adil,” ujar Aula, Jumat (7/11/2025).
Politisi Partai Hanura ini menjelaskan, kondisi jalan penghubung antar kampung di beberapa kecamatan, seperti Bongan, Siluq Ngurai, Muara Lawa, Jempang, dan Bentian Besar, masih membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah.
Ia mencontohkan, akses menuju beberapa kampung seperti Lemper dan Draya masih sulit dilalui dan berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kalau jalan masih rusak, hasil pertanian sulit dijual dan harga kebutuhan pokok juga mahal karena ongkos distribusi tinggi,” katanya.
Menurut Aula, pembangunan infrastruktur jalan bukan hanya mempermudah mobilitas warga, tetapi juga menjadi fondasi untuk pengembangan sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat kampung.
“Kalau akses jalan bagus, sekolah mudah dijangkau, puskesmas bisa melayani dengan cepat, dan hasil bumi bisa dibawa ke pasar. Artinya, perbaikan infrastruktur itu membawa efek ganda bagi peningkatan kualitas hidup warga,” tegasnya.
Ia menegaskan, DPRD Kutai Barat akan terus mendorong pemerintah daerah agar alokasi anggaran pembangunan diarahkan secara proporsional berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.
“Pemerataan pembangunan ini bagian dari upaya kita menjaga rasa keadilan sosial. Semua warga, baik di pusat kota maupun kampung terpencil, berhak mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang layak,” ujarnya.
Selain itu, Aula juga mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjaga fasilitas yang sudah dibangun.
“Pembangunan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua. Kalau fasilitas sudah ada, mari dijaga bersama agar manfaatnya bisa dirasakan lebih lama,” tutupnya.
