SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim resmi menandatangani dokumen Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026. Penandatanganan berlangsung pada Rapat Paripurna ke-XI di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Jumat (21/11/2025) malam. Kesepakatan ini menjadi pijakan utama untuk menyusun APBD Kutim 2026.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kutim, Jimmi, didampingi Wakil Ketua I Sayid Anjas. Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, hadir langsung mengikuti jalannya paripurna bersama Plt Sekwan Hasara dan seluruh anggota DPRD. Suasana rapat berlangsung kondusif dan penuh perhatian mengingat dokumen KUA-PPAS menentukan arah pembangunan daerah tahun depan.
Plt Sekwan Hasara dalam laporannya memaparkan total Pendapatan Daerah 2026 yang ditetapkan sebesar Rp 5,73 triliun. “Pendapatan ini bersumber dari PAD Rp 431 miliar, Pendapatan Transfer Rp 5,21 triliun, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp 91,9 miliar,” jelasnya. Sementara Belanja Daerah diproyeksikan sebesar Rp 5,71 triliun sehingga APBD Kutim 2026 diperkirakan mengalami surplus Rp 25 miliar.
Bupati Ardiansyah menegaskan bahwa dokumen KUA-PPAS merupakan instrumen penting dalam penyusunan APBD. “Kesepakatan ini memuat asumsi dasar, kebijakan pendapatan, kebijakan belanja hingga pembiayaan. Semua menjadi landasan dalam penentuan prioritas pembangunan 2026,” ungkapnya.
Sementara itu Ketua DPRD Kutim, Jimmi, menilai kesepakatan ini mencerminkan soliditas eksekutif dan legislatif. “Sinergi ini kami bangun agar seluruh program pembangunan bisa berjalan sesuai target dan kebutuhan daerah,” tegasnya.
Setelah tahap ini, masing-masing OPD akan menyusun RKA untuk dibahas lebih lanjut menjadi Raperda APBD 2026. (Adv)
