SANGATTA – Upaya pemerataan tenaga kesehatan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) masih terkendala ketimpangan distribusi, terutama di puskesmas wilayah pedalaman. Sejumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama tercatat belum mampu memenuhi standar formasi sebagaimana diatur dalam Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas.
Dalam regulasi tersebut, puskesmas non-rawat inap minimal harus memiliki satu dokter umum, sementara puskesmas rawat inap wajib memiliki setidaknya dua dokter. Selain itu, setiap puskesmas juga diwajibkan memiliki satu dokter gigi sebagai bagian dari layanan kesehatan primer yang optimal.
Plt Kepala Dinkes Kutim, Sumarno, menjelaskan bahwa idealnya sebuah puskesmas diperkuat oleh dua dokter umum, satu dokter gigi, analis laboratorium, apoteker, serta tenaga keperawatan dan kebidanan. Namun kondisi geografis wilayah Kutim yang luas dan banyaknya daerah terpencil menjadi tantangan besar dalam pemenuhan tenaga medis tersebut.
“Kalau untuk pedalaman, ada dokter yang tidak mau,” ujar Sumarno, menegaskan bahwa penempatan tenaga medis di wilayah jauh kerap menghadapi penolakan.
Meski 21 puskesmas di Kutim telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan memiliki kewenangan rekrutmen mandiri, beberapa masih mengalami kekurangan tenaga kesehatan. Puskesmas Batu Ampar dan Rantau Pulung, misalnya, hingga kini belum memiliki dokter gigi, sementara Rantau Pulung bahkan sempat kekurangan dokter umum.
Untuk menutup kekosongan tersebut, Dinkes Kutim mengandalkan tenaga kesehatan dari program Nusantara Sehat (NS) Kementerian Kesehatan. Program yang menyasar daerah terpencil dan perbatasan itu memungkinkan tenaga kesehatan ditugaskan baik secara individu maupun dalam bentuk tim.
Dinkes menilai kehadiran tenaga NS sangat membantu, terutama karena pembiayaan gaji sepenuhnya ditanggung pemerintah pusat. “Kalau tidak ada itu, kalang kabut kita,” kata Sumarno. (Adv)
