SANGATTA – Upaya pemerataan akses internet di seluruh desa kembali menjadi prioritas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutai Timur (Kutim). Kepala Diskominfo Staper Kutim, Ronny Bonar, menegaskan bahwa pembangunan jaringan digital yang merata menjadi fondasi penting bagi kelancaran administrasi pemerintahan desa sekaligus mendorong peningkatan kualitas layanan publik. Pernyataan ini disampaikan usai pembukaan Ujian Kompetensi Wartawan (UKW) XLI hasil kolaborasi Diskominfo Staper Kutim dengan PWI Kutim, Selasa (18/11/25).
Ronny menjelaskan bahwa seluruh 139 desa dan dua kelurahan kini telah terlayani jaringan internet dasar di kantor pemerintahan masing-masing. Ketersediaan layanan tersebut disebut menjadi syarat utama agar sistem administrasi berjalan lancar dan transparan. Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah titik blank spot akibat luasnya wilayah Kutim.
Untuk mengatasi hal itu, Diskominfo melakukan pendataan area yang belum terjangkau jaringan. Pemetaan ini mencakup lokasi yang dapat dijangkau provider maupun titik yang memerlukan intervensi pemerintah. Selain membuka akses baru, peningkatan kapasitas jaringan pada titik yang sudah terpasang juga dilakukan agar kualitas layanan lebih optimal.
Di sisi lain, meningkatnya ancaman siber dan penyebaran hoaks mendorong Diskominfo memperkuat aspek keamanan digital. Ronny mengungkapkan bahwa Pemkab Kutim tengah menyusun rencana pembentukan Patroli Siber sebagai langkah preventif dalam menjaga stabilitas informasi publik. Kerja sama dengan insan pers, khususnya PWI Kutim, turut diperkuat untuk membangun ekosistem informasi yang sehat.
Pengawasan fisik melalui pemasangan CCTV juga menjadi perhatian. Sekitar 50–60 persen titik strategis seperti kantor desa, kantor camat, hingga area rawan telah dilengkapi perangkat tersebut. Pemerintah juga menyiapkan solar panel untuk wilayah yang belum memiliki pasokan listrik stabil agar layanan tetap berjalan.
Melalui berbagai upaya ini, Diskominfo Kutim menegaskan komitmennya menghadirkan layanan digital yang merata, aman, dan mendukung kinerja pemerintahan hingga ke tingkat desa. (Adv)
