SANGATTA – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus memperkuat peran media dalam memperluas penyampaian informasi resmi pemerintah kepada masyarakat. Langkah ini dilakukan sebagai respons terhadap meningkatnya kebutuhan publik akan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan di tengah derasnya arus komunikasi digital.
Kepala Diskominfo Kutim, Ronny Bonar, menjelaskan bahwa pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri dalam menghadapi dinamika informasi modern. Oleh sebab itu, kolaborasi antara pemerintah, media massa, dan masyarakat dinilai menjadi fondasi penting dalam mewujudkan keterbukaan informasi.
“Media merupakan jembatan utama dalam memastikan apa yang pemerintah kerjakan bisa dipahami masyarakat. Dengan berbagai kanal publikasi, pesan pemerintah lebih mudah diterima dan diakses,” kata Ronny.
Diskominfo Kutim juga mendorong optimalisasi berbagai media diseminasi, mulai dari platform online, media cetak, hingga videotron yang kini banyak digunakan sebagai sarana penyebaran informasi visual. Menurut Ronny, keberagaman kanal komunikasi tersebut memungkinkan pemerintah menjangkau masyarakat secara lebih merata.
Tidak hanya menyalurkan informasi satu arah, Diskominfo turut memperkuat ruang komunikasi dua arah melalui berbagai saluran pengaduan.
Salah satunya SP4N Lapor yang menjadi media resmi penyampaian aspirasi dan keluhan masyarakat. Ronny menegaskan bahwa setiap masukan publik akan ditindaklanjuti sebagai bahan evaluasi.
“Kritik membangun sangat kami perlukan. Melalui kritik itulah kami dapat memperbaiki pelayanan publik secara berkelanjutan,” ujarnya.
Ronny juga meminta masyarakat lebih selektif dalam menerima informasi, terutama di era merebaknya kabar bohong. Keberadaan kanal resmi pemerintah diharapkan bisa menjadi rujukan utama masyarakat ketika membutuhkan data atau klarifikasi.
Ke depan, Diskominfo Kutim berkomitmen menjaga ritme komunikasi publik yang lebih adaptif dengan perkembangan teknologi. Ronny meyakini bahwa interaksi yang semakin intens antara pemerintah dan masyarakat akan berdampak positif pada percepatan penyelesaian persoalan di lapangan.
“Pada akhirnya, komunikasi yang baik akan membawa pelayanan semakin berkualitas dan pembangunan lebih tepat sasaran,” tutupnya. (Adv)
