SANGATTA – Dorongan untuk membentuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khusus yang menangani sektor Ekonomi Kreatif (Ekraf) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kembali menguat. Seiring berkembangnya subsektor kreatif di berbagai wilayah, wacana pemekaran kelembagaan dinilai menjadi langkah strategis untuk memberikan fokus dan arah pembangunan yang lebih terarah. Saat ini, seluruh aktivitas Ekraf masih digabung dalam struktur Dinas Pariwisata (Dispar) Kutim.
Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dispar Kutim, Akhmad Rifanie, menyatakan dukungannya terhadap gagasan pembentukan badan atau dinas mandiri tersebut. Menurutnya, peningkatan ruang kerja bagi pelaku kreativitas lokal akan lebih efektif jika Ekraf memiliki lembaga tersendiri. “Kalau kami sih mendukung saja. Secara prinsip, OPD khusus Ekraf pasti membawa dampak positif,” ungkapnya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (11/10/2025).
Meski demikian, Rifanie mengingatkan bahwa pembentukan OPD bukan proses instan. Selain menyangkut kebutuhan anggaran baru, pembentukan lembaga juga harus ditopang regulasi yang jelas. “Untuk membuat sebuah dinas itu banyak hal yang harus dipikirkan. Dampaknya pasti ada anggaran. Dan harus ada Perda sebagai payung hukum,” terangnya.
Ia menjelaskan, keterikatan antara pariwisata dan ekonomi kreatif memang sangat kuat. Kuliner, suvenir, hingga pertunjukan seni merupakan subsektor Ekraf yang selalu hadir dalam aktivitas wisata. Meskipun demikian, ia menilai pemisahan kelembagaan tetap memungkinkan sepanjang pemerintah daerah menyiapkan perencanaan yang matang.
“Kalau saya pribadi lebih cenderung dibuat OPD baru supaya lebih fokus. Tapi harus melihat kemampuan anggaran dan kesiapan daerah. Karena strukturnya nanti baru, pejabatnya juga banyak yang baru,” jelasnya.
Rifanie menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah daerah berdasarkan kajian menyeluruh. Namun ia berharap Ekraf dapat memperoleh ruang pengembangan yang lebih optimal ke depan. (Adv)
