KUTAI TIMUR — Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Timur, Basuni, mengungkapkan bahwa sejumlah program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang direncanakan pada tahun 2024 belum sepenuhnya mencapai target.
Salah satu sektor yang paling terdampak ialah pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang hingga kini masih menghadapi berbagai kendala struktural maupun teknis.
Menurut Basuni, keterbatasan anggaran serta minimnya kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa menjadi faktor utama yang menghambat optimalisasi pengembangan BUMDes.
Kondisi ini membuat beberapa desa belum mampu menjalankan fungsi bisnis dan pelayanan ekonomi secara maksimal, meski BUMDes sejatinya dirancang sebagai motor penggerak ekonomi lokal.
“Beberapa target belum tercapai, seperti pembinaan BUMDes yang masih terbatas karena minimnya anggaran dan kapasitas SDM,” ujar Basuni.
Ia menambahkan, tidak semua desa memiliki kemampuan manajerial yang memadai sehingga pendampingan teknis perlu terus ditingkatkan.
Di sisi lain, realisasi anggaran yang terbatas membuat pelaksanaan berbagai program pemberdayaan harus disesuaikan dengan prioritas yang mendesak.
Akibatnya, beberapa agenda yang berkaitan dengan penguatan BUMDes terpaksa ditunda atau dijalankan secara terbatas.
Meski menghadapi tantangan tersebut, DPMD Kutim tetap berkomitmen mendorong pengembangan ekonomi desa melalui berbagai strategi pembinaan.
Upaya tersebut mencakup peningkatan kapasitas aparatur desa, pelatihan teknis bagi pengelola BUMDes, serta optimalisasi penggunaan dana desa dan alokasi anggaran lain yang tersedia.
DPMD juga membuka ruang kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pendamping, untuk memperkuat kualitas perencanaan dan pengelolaan usaha desa.
Basuni berharap, dengan adanya peningkatan kompetensi aparatur desa dan tambahan dukungan pendanaan pada tahun-tahun mendatang, pengembangan BUMDes di Kutai Timur dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa BUMDes tetap menjadi salah satu fokus utama Pemkab Kutim dalam mendorong kemandirian ekonomi di seluruh desa. (Adv)
