KUTAI TIMUR — Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Timur terus mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan desa melalui sistem pembayaran non-tunai.
Kepala DPMD Kutim, Basuni, menyampaikan bahwa seluruh pembayaran desa kini sudah menggunakan sistem non-tunai bekerja sama dengan Bank Mutiara, yang telah berjalan selama dua tahun terakhir.
“Pembayaran desa sudah non-tunai bekerja sama dengan Bank Mutiara, dan ini sudah berjalan dua tahun,” ujar Basuni.
Dengan sistem ini, desa tidak lagi melakukan transaksi secara tunai, sehingga meminimalkan risiko penyalahgunaan dana.
Setiap transaksi desa kini dapat dipantau secara real-time melalui sistem BIMA/PMDes pusat, sehingga memungkinkan pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah daerah maupun pusat.
“Transaksi desa dipantau langsung melalui sistem BIMA/PMDes pusat,” tambah Basuni.
Menurut Basuni, penerapan sistem keuangan desa non-tunai tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga mempercepat pencairan dan penggunaan dana desa.
Desa dapat langsung mengakses dana yang diperlukan untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tanpa harus menunggu proses manual yang panjang.
Selain itu, sistem ini juga mendukung tata kelola keuangan desa yang modern, aman, dan sesuai dengan regulasi pemerintah pusat. Masyarakat desa pun dapat lebih mudah memantau penggunaan dana melalui laporan yang tersistem secara digital.
Dengan langkah ini, DPMD Kutim berharap setiap rupiah dana desa benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, termasuk program-program prioritas seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi lokal, dan pelayanan publik seperti Posyandu Terpadu. (Adv)
