Kutai Barat – DPRD Kabupaten Kutai Barat (Kubar) memastikan akan mengawal penuh rencana perbaikan jalan nasional yang bakal dikerjakan menggunakan APBD Kubar pada tahun anggaran 2026.
Ketua DPRD Kubar, Ridwai, menjelaskan sejumlah poin penting hasil koordinasi dengan BBPJN Kaltim terkait mekanisme pembangunan jalan tersebut.
Menurut Ridwai, kesepakatan antara Pemkab Kubar dan BBPJN Kaltim merupakan langkah konkret untuk menjawab keluhan masyarakat atas kondisi jalan nasional yang rusak di beberapa titik.
“Ini kolaborasi APBN dan APBD. BBPJN kerja, kita juga kerja,” ujar Ridwai (19/11/2025).
Ia menegaskan bahwa DPRD mendukung penuh langkah Bupati Frederick Edwin yang secara langsung melakukan koordinasi ke Balikpapan. Pertemuan itu menjadi dasar agar Pemkab Kubar mendapat izin resmi melakukan perbaikan menggunakan APBD.
Perbaikan tersebut akan mencakup jalur strategis mulai dari Tugu SMAN 1 Melak hingga Mentiwan, dan berlanjut ke daerah Sekolaq Muliaq, Srimulyo, Sekolaq Darat, Sekolaq Joleq, Sumber Bangun serta Simpang Raya menuju Barong Tongkok. Jalur ini banyak dilalui kendaraan besar sehingga membutuhkan penanganan serius.
Ridwai juga menyampaikan bahwa meskipun APBD digunakan dalam pekerjaan fisik, perencanaan teknis dan pengawasan sepenuhnya dilakukan oleh BBPJN. Hal ini merupakan syarat standar untuk menjaga mutu pembangunan jalan nasional.
Ia menilai mekanisme tersebut tidak menjadi kendala, karena Pemkab Kubar dan DPRD sepakat mengikuti arahan BBPJN demi hasil terbaik. Dengan demikian, koordinasi antarinstansi dapat berjalan lebih efektif.
Pengerjaan proyek direncanakan dilakukan melalui sistem multiyears agar tahapan pembangunan dapat berlanjut secara konsisten. Tahun 2026 menjadi titik awal dimulainya paket lelang pekerjaan.
Dalam penjelasannya, Ridwai menegaskan bahwa DPRD meminta penggunaan beton bertulang agar jalan nasional lebih tahan lama dan tidak cepat rusak akibat beban truk bermuatan berat. Menurutnya, penggunaan aspal hotmix tidak cukup kuat menghadapi volume lalu lintas pada jalur tersebut.
DPRD berharap rencana ini dapat segera terealisasi sehingga kualitas infrastruktur jalan nasional di Kutai Barat meningkat dan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
