SENDAWAR – DPRD Kabupaten Kutai Barat melalui Panitia Khusus (Pansus) Sawit mendorong pembentukan tim pengawasan terpadu lintas instansi untuk mengatasi maraknya aktivitas galian C ilegal yang berhubungan dengan perusahaan sawit.
Langkah ini diambil menyusul temuan sejumlah kegiatan pengambilan material di wilayah Kampung Geleo Baru, Kecamatan Barong Tongkok, yang menggunakan jalan umum untuk distribusi material tanpa izin resmi.
Ketua Pansus Sawit DPRD Kubar, Oktovianus Jack, menjelaskan bahwa penggunaan jalan umum oleh kendaraan pengangkut material tambang sawit berpotensi mempercepat kerusakan infrastruktur serta menimbulkan beban tambahan bagi pemerintah daerah.
“Kendaraan berat yang mengangkut sirtu untuk sawit melewati jalan umum. Akibatnya, banyak ruas jalan yang rusak tapi perbaikan dibebankan ke pemerintah, bukan perusahaan,” ujarnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, DPRD mengusulkan pembentukan tim gabungan antara Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, dan DPMPTSP guna melakukan pemantauan serta penegakan aturan di lapangan.
“Dengan tim terpadu, pengawasan bisa lebih efektif. Kita ingin memastikan aktivitas galian itu legal, berizin, dan tidak merusak fasilitas publik,” tegas Jack.
DPRD juga menilai pentingnya transparansi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam pelaporan izin tambang, pajak daerah, serta kontribusi terhadap perawatan jalan umum yang terdampak.
“Jangan sampai keuntungan besar hanya dinikmati perusahaan, sementara daerah menanggung kerusakannya,” tambah Jack.
Melalui langkah pengawasan terpadu ini, DPRD Kutai Barat berharap seluruh aktivitas usaha berbasis sawit dapat berjalan sesuai ketentuan, menjaga lingkungan, dan memberikan manfaat ekonomi yang adil bagi masyarakat daerah.
