KUTAI BARAT — Ketua DPRD Kutai Barat, Ridwai, SH, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan daerah tahun 2025.
Menurutnya, kondisi jalan di berbagai wilayah Kutai Barat, terutama di daerah pedalaman, masih banyak yang rusak parah dan menjadi keluhan utama masyarakat.
“Keluhan paling banyak yang kami terima dari masyarakat adalah soal jalan. Kalau jalan rusak, aktivitas ekonomi terhambat, biaya transportasi naik, harga kebutuhan ikut melonjak. Jadi dampaknya sangat luas,” ujarnya.
Ridwai menyebut, infrastruktur bukan hanya soal kemudahan akses, tetapi juga menjadi fondasi ekonomi rakyat.
“Kalau jalan bagus, hasil pertanian cepat sampai ke pasar, biaya logistik menurun, dan masyarakat bisa hidup lebih layak. Itu sebabnya kami mendorong agar jalan dan jembatan menjadi prioritas nomor satu,” katanya.
DPRD, lanjut Ridwai, akan terus mendukung program pembangunan infrastruktur dasar yang digagas oleh pemerintah daerah, termasuk pelaksanaan 33 proyek multiyears yang direncanakan pada tahun 2025.
“Program multiyears ini penting untuk memastikan pembangunan tidak berhenti di tengah jalan. Proyek besar harus diselesaikan tuntas agar manfaatnya dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, ia juga meminta agar pemerintah memperhatikan kualitas pekerjaan di lapangan agar pembangunan benar-benar tahan lama dan sesuai standar.
“Kita tidak ingin pembangunan dikerjakan asal jadi. Harus berkualitas agar tidak cepat rusak dan terus menambah beban anggaran perbaikan setiap tahun,” tandas politisi PDI Perjuangan itu.
Ridwai berharap, ke depan pemerintah daerah dapat lebih fokus pada pemerataan infrastruktur antar wilayah, termasuk membuka akses jalan baru yang menghubungkan kampung-kampung terpencil.
“Pembangunan jalan yang baik bukan hanya memperpendek jarak, tapi juga mempererat rasa keadilan pembangunan antar masyarakat Kutai Barat,” tutupnya.
