SANGATTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali mengingatkan seluruh pemerintah daerah agar mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berjalan. Peringatan itu disampaikan dalam rapat koordinasi melalui Zoom Meeting pada Senin (17/11/2025), menyusul rendahnya capaian rata-rata belanja daerah secara nasional yang baru mencapai sekitar 60 persen. Dari Kutai Timur (Kutim), Wakil Bupati Mahyunadi hadir secara daring didampingi Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setkab Kutim, Noviari, serta sejumlah perwakilan perangkat daerah.
Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, menegaskan bahwa meskipun pendapatan daerah nasional dinilai cukup baik, realisasi belanja masih jauh dari harapan. Dengan sisa waktu satu bulan, ia meminta seluruh daerah segera melakukan percepatan melalui koordinasi lintas perangkat daerah. “Paling tidak capaian realisasi belanja bisa menyamai rata-rata tahun 2024, yaitu 92 persen,” ujarnya.
Sementara itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah, Agus Fatoni, menekankan pentingnya pola penyerapan anggaran sejak awal tahun. Ia meminta agar pada 2026 setiap daerah menerapkan skema 20 persen serapan pada triwulan pertama, kemudian disusul 30 persen pada tiap triwulan berikutnya. Menurutnya, percepatan realisasi akan meningkatkan perputaran uang, menggerakkan konsumsi masyarakat, dan mempercepat pembangunan.
Ia juga menginstruksikan pemerintah daerah untuk memperbarui laporan realisasi APBD setiap pekan sebagai evaluasi. “Daerah harus kreatif dalam menentukan belanja dan pendapatannya,” tegasnya.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Wakil Bupati Kutim Mahyunadi menyatakan bahwa serapan APBD Kutim saat ini berada di angka 55 persen. Meski begitu, ia optimis target akhir tahun dapat tercapai. “Dengan seluruh proyek yang kini berjalan serentak, kami yakin serapan minimal mencapai 95 persen,” ujarnya.
Mahyunadi juga memastikan bahwa baik kegiatan lama maupun yang baru disahkan dalam APBD Perubahan sudah berjalan paralel dan menjadi prioritas pemerintah daerah. (Adv)
