SENDAWAR – Rencana Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menggarap dua proyek multiyears pada Tahun Anggaran 2026 mendapat perhatian serius dari Komisi III DPRD Kutai Barat. Dalam rapat pembahasan RAPBD bersama Badan Anggaran DPRD, Komisi III menyampaikan pandangan agar pemerintah meninjau kembali urgensi pembangunan Jalan Bung Karno dan Pelabuhan Royoq.
Ketua Komisi III DPRD Kutai Barat, Oktovianus Jack, menyatakan bahwa proyek dengan skema multiyears membutuhkan perencanaan yang matang karena menyerap anggaran dalam jumlah besar. Oleh karena itu, setiap proyek harus memiliki nilai manfaat yang sebanding dengan besarnya dana yang dikeluarkan.
“Kami tidak menolak pembangunan, namun dua proyek ini belum menunjukkan urgensi dan manfaat yang signifikan. Kami ingin pemerintah lebih fokus pada program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” jelas Oktovianus.
Hal senada disampaikan anggota Komisi III, Zainuddin Thaib, yang menilai pembangunan Pelabuhan Royoq di Sekolaq Oday belum relevan dengan kondisi geografis Kutai Barat.
“Kubar bukan wilayah pesisir. Aktivitas bongkar muat kontainer kita dilakukan lewat jalur darat. Jadi, pembangunan pelabuhan berskala besar itu belum tepat waktunya,” ucap Zainuddin.
Ia juga menilai pembangunan Jalan Bung Karno belum memiliki nilai ekonomi yang signifikan karena tidak banyak dilalui warga dan tidak berada di kawasan padat penduduk.
“Daripada mengalokasikan anggaran besar untuk proyek yang belum prioritas, lebih baik memaksimalkan pembangunan jalan penghubung antarkampung seperti Balok–Mapan, yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Komisi III DPRD Kutai Barat menegaskan dukungannya terhadap setiap program pembangunan pemerintah, sepanjang kegiatan tersebut berdampak nyata bagi peningkatan pelayanan publik, ekonomi masyarakat, dan pemerataan infrastruktur di seluruh wilayah Kutai Barat. (MN)
