SENDAWAR – Komitmen DPRD Kutai Barat untuk memastikan sektor perkebunan kelapa sawit berkontribusi terhadap pembangunan daerah terus ditegaskan. Melalui Panitia Khusus (Pansus) Sawit, DPRD mendorong agar perusahaan tidak hanya taat pajak, tetapi juga aktif dalam pemeliharaan jalan yang terdampak aktivitas angkutan hasil produksi sawit.
Hal ini mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Kantor DPRD Kubar, Jumat (31/10/2025), dihadiri Ketua Pansus Sawit, Oktovianus Jack, bersama perwakilan PT Kutai Agro Lestari (KAL), PT Mahakam Hijau Makmur (MHM), serta dua koperasi sawit.
Dalam rapat tersebut, DPRD menegaskan tiga komitmen utama, salah satunya adalah partisipasi perusahaan sawit dalam perawatan dan perbaikan jalan rusak akibat aktivitas angkutan CPO dan TBS.
“Jalan-jalan yang dilalui kendaraan sawit mengalami kerusakan parah. Kami minta perusahaan ikut bertanggung jawab memperbaikinya,” ujar Oktovianus Jack.
Kesepakatan ini mendapat tanggapan positif dari pihak perusahaan. Koordinator Plasma PT KAL, Yahya Hengkey, menegaskan bahwa pihaknya siap menindaklanjuti hasil RDP tersebut.
“Kami mendukung sepenuhnya kesepakatan dengan DPRD. Kami akan sampaikan kepada subkontraktor agar kendaraan pengangkut menggunakan pelat daerah, dan kami juga sudah melakukan perbaikan jalan di beberapa titik jalur produksi,” ungkap Yahya.
Menurut Jack, hasil RDP ini akan menjadi dasar rekomendasi Pansus Sawit DPRD Kubar kepada pemerintah daerah, termasuk dalam penyusunan regulasi baru yang mengatur tanggung jawab sosial dan fiskal perusahaan sawit di wilayah Kutai Barat.
“Ini langkah awal menuju penguatan aturan daerah agar kepatuhan pajak, pelat kendaraan, dan tanggung jawab terhadap infrastruktur bisa diatur lebih tegas,” tutupnya.
