SANGATTA – Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memasang target serapan anggaran cukup ambisius pada tahun anggaran 2025. Meski seluruh kegiatan baru dapat dilaksanakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P), instansi ini optimistis bisa mencapai serapan antara 50 hingga 70 persen hingga akhir tahun.
Kepala Dinas Perkim Kutim, H. Ahmad Iip Makruf, menjelaskan bahwa pelaksanaan program tahun depan berada dalam situasi berbeda. Tidak ada anggaran murni yang bisa digunakan sejak awal tahun, sehingga seluruh pekerjaan baru bisa berjalan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) diterbitkan pada akhir Oktober. Kondisi ini membuat ruang kerja semakin terbatas.
“Kalau kami menargetkan 50 persen itu realistis, syukur-syukur bisa sampai 70 persen. Karena waktunya memang sangat mepet,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa banyak kegiatan bersifat penunjukan langsung (PL), sehingga jika waktu tidak memungkinkan, pekerjaan tidak akan dipaksakan selesai di tahun yang sama.
Selain soal waktu, ia juga menyebutkan beberapa faktor teknis yang dapat mempengaruhi serapan. Cuaca yang tidak menentu, ketersediaan material, dan rebutan tenaga tukang dengan proyek lain di akhir tahun menjadi tantangan tersendiri. Menurutnya, kondisi itu menuntut pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara hati-hati namun tetap sesuai spesifikasi.
Meski menghadapi tekanan waktu dan hambatan teknis, Perkim tetap menyiapkan strategi agar program prioritas dapat berjalan. Beberapa program yang tetap menjadi fokus adalah pembangunan rumah layak huni, perbaikan jalan lingkungan, serta pembangunan sistem drainase di sejumlah wilayah.
“Kami tetap meningkatkan pengawasan lapangan agar pekerjaan tidak melenceng dari spek. Mutu harus tetap dijaga,” tegas Iip.
Ia optimistis target serapan tersebut tetap dapat dicapai bila seluruh tahapan berjalan sesuai jadwal. Namun ia menekankan bahwa yang terpenting bukan mengejar persentase serapan, melainkan memastikan kualitas pembangunan tetap optimal.
“Kami ingin memberikan hasil terbaik. Tidak mau asal selesai. Yang penting sesuai aturan, tepat mutu, dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (Adv)
