SENDAWAR – Komisi III DPRD Kabupaten Kutai Barat menilai proyek pembangunan Jalan Bung Karno yang diusulkan melalui skema multiyears pada tahun anggaran 2026 belum menjadi prioritas utama bagi daerah.
Ketua Komisi III DPRD Kubar, Oktavianus Jack, mengatakan bahwa ruas Jalan Bung Karno tidak memiliki intensitas lalu lintas tinggi dan tidak banyak dilalui warga. Oleh karena itu, proyek tersebut dinilai belum memberikan manfaat ekonomi yang sepadan dengan biaya pembangunan yang cukup besar.
“Jalan Bung Karno itu jarang digunakan masyarakat. Lebih baik dana besar yang disiapkan untuk proyek itu dialihkan ke jalan lain yang lebih vital bagi ekonomi daerah,” ujarnya.
Jack menyebut bahwa banyak infrastruktur dasar seperti jalan penghubung antar-kampung dan akses ekonomi warga yang masih rusak dan lebih membutuhkan perhatian.
“Kalau bicara kebutuhan mendesak, yang harus dibangun adalah jalan penghubung ke sentra ekonomi dan kampung-kampung. Itu yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” tegasnya.
Senada, anggota Komisi III Zainuddin Thaib menilai proyek tersebut belum memiliki urgensi yang kuat.
“Kami tidak menolak pembangunan, tapi kami ingin setiap proyek yang diusulkan benar-benar memberi manfaat nyata bagi warga. Jangan hanya proyek simbolik,” ujarnya.
Komisi III DPRD Kutai Barat meminta agar pemerintah daerah melakukan kajian ulang terhadap prioritas pembangunan agar penggunaan APBD lebih tepat sasaran dan memberi dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
