Kutai Barat — Ketua DPRD Kutai Barat, Ridwai SH, menegaskan bahwa arah pembangunan ekonomi Kutai Barat harus semakin diarahkan pada penguatan sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama UMKM dan industri pengolahan berbasis potensi lokal. Pernyataan ini disampaikan Ridwai sebagai bagian dari evaluasi dan dukungan DPRD terhadap kebijakan ekonomi daerah tahun 2025.
Ridwai menjelaskan bahwa transformasi ekonomi yang ditekankan pemerintah daerah melalui hilirisasi pertanian dan perkebunan merupakan langkah penting untuk memperbesar nilai tambah di tingkat daerah. Namun ia mengingatkan bahwa keberhasilan hilirisasi harus diikuti dengan peningkatan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kita mendukung penuh strategi hilirisasi, tetapi pemerintah harus memastikan bahwa hasilnya dapat menguatkan ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan PAD. Jangan sampai potensi yang besar hanya menguntungkan pihak luar,” tegas Ridwai.
Menurutnya, Kutai Barat memiliki peluang besar pada sektor ekonomi rakyat seperti pertanian, peternakan, perikanan, serta industri rumahan dan ekonomi kreatif. Jika digarap secara komprehensif melalui bantuan alat produksi, pendampingan, dan pembukaan akses pasar, sektor-sektor ini mampu menjadi penggerak ekonomi utama di kampung-kampung.
Ridwai juga menekankan pentingnya digitalisasi UMKM agar pelaku usaha lokal dapat menjangkau pasar yang lebih luas, termasuk pasar daring antar daerah. DPRD siap mendorong kebijakan yang memberi kemudahan pelaku usaha dalam aspek permodalan, regulasi, hingga promosi.
“UMKM adalah wajah ekonomi masyarakat. Ketika UMKM kuat, otomatis ekonomi daerah ikut tumbuh. Pemerintah harus mempercepat pelatihan, bantuan peralatan, dan sistem pemasaran digital agar pelaku UMKM bisa naik kelas,” jelasnya.
Di sisi lain, DPRD menilai program bantuan pertanian seperti bibit unggul, pembangunan jalan tani, irigasi, serta dukungan budidaya perikanan dan peternakan, perlu diperluas ke seluruh kecamatan secara lebih merata. Menurut Ridwai, keberhasilan ekonomi daerah harus dimulai dari pemenuhan kebutuhan pangan dan peningkatan pendapatan petani.
“Kita ingin ekonomi Kutai Barat dibangun dari bawah. Ketika petani, nelayan, dan pelaku UMKM kuat, maka ketahanan ekonomi daerah juga akan kokoh,” tambahnya.
Sebagai lembaga pengawas kebijakan, DPRD berkomitmen memastikan seluruh program hilirisasi, pemberdayaan UMKM, dan penguatan ekonomi pangan berjalan efektif dan memberi dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat
