KUTAI BARAT—Anggota DPRD Kutai Barat dari Partai Golkar, Rosaliyen, menyoroti persoalan kehadiran karyawan di salah satu perusahaan yang menurutnya tidak berjalan dengan mekanisme jelas. Ia menyebut banyak pekerja datang dan pergi tanpa pola tetap, sehingga menimbulkan sejumlah dampak sosial dan ekonomi di wilayah operasi perusahaan tersebut.
Menurut Rosaliyen, arus keluar-masuk pekerja membuat perusahaan sulit mempertahankan stabilitas tenaga kerja. Ia menilai hal ini turut mempengaruhi nilai ekonomi di daerah.
“Pergerakan karyawan yang tidak menentu memberi efek cukup besar. Ketika tenaga kerja tidak konsisten, perputaran ekonomi masyarakat juga ikut terganggu,” ujarnya, Jumat (28/11/2025).
Rosaliyen juga menyinggung soal ketidakakuratan data tenaga kerja. Ia mengatakan perusahaan belum menyediakan pendataan yang rapi terkait jumlah pekerja maupun status kehadiran mereka. Hal ini membuat pemerintah daerah kesulitan saat melakukan pemantauan.
“Data harus jelas, mulai dari siapa yang direkrut, berapa orang yang aktif, dan bagaimana pola kerja mereka. Itu penting untuk memastikan perusahaan menjalankan kewajiban,” tegasnya.
Selain itu, ia menyoroti kondisi pekerja yang mengalami insiden atau sakit namun harus kembali ke kampung halaman dengan biaya pribadi. Menurutnya, perusahaan seharusnya menyediakan fasilitas pendampingan.
“Ada pekerja pulang menggunakan biaya sendiri. Bahkan kalau berangkat dari HIS juga memakai anggaran sendiri. Ini harus diperjelas karena menyangkut kemanusiaan,” katanya.
Politisi Partai Golkar itu menilai pemerintah daerah perlu memberi perhatian lebih terhadap perusahaan yang dinilainya tidak menjalankan prinsip tata kelola tenaga kerja yang baik. Ia menyebut banyak laporan masyarakat yang merasa tidak mendapatkan perlakuan sebagaimana mestinya.
“Pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap situasi seperti ini. Kami di DPR dipilih masyarakat, jadi apa yang kami sampaikan adalah bagian dari tugas kami,” ucapnya.
Ia berharap dinas-dinas terkait, termasuk Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, ikut memperhatikan persoalan sosial yang berkaitan dengan operasional perusahaan. Menurutnya, perbaikan tata kelola pemerintahan ke depan diharapkan mampu menghasilkan pengawasan yang lebih efektif.
“Masa depan akan lebih baik jika seluruh pihak mau memperbaiki sistem. Kita ingin perusahaan memberi manfaat, bukan menambah beban masyarakat,” ujarnya.
Rosaliyen menegaskan bahwa pembenahan sistem ketenagakerjaan sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas sosial. Ia menambahkan bahwa masyarakat berharap perusahaan dan pemerintah dapat bekerja sama dalam memperbaiki kondisi lapangan.
“Harapan kita semua sama, ingin perubahan yang baik bagi tenaga kerja dan ekonomi daerah,” tutupnya
