Sangatta – Upaya digitalisasi pelayanan publik di desa-desa Kutai Timur terus menemui tantangan serius akibat lemahnya jaringan internet dan data kependudukan yang belum akurat. Kondisi ini menghambat optimalisasi teknologi dalam pelayanan administrasi dan perencanaan pembangunan desa.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMDes) Kutim, Muhammad Basuni, mengatakan kendala yang dihadapi desa-desa bukan hanya teknis, tetapi juga terkait dasar pelayanan. “Kendala mereka itu memang di sinyal internet dan yang kedua basic-basic untuk pelayanan itu yang masih [terkendala], contoh basic pelayanan itu kan kependudukan ya,” jelas Basuni.
Beberapa desa pun mencari solusi alternatif untuk tetap terhubung dengan sistem pusat, terutama terkait pelaporan keuangan melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). “Memang desa memang sinyalnya agak-agak lemah, tapi desa lebih banyak menggunakan Starlink sih itu. Karena sistem pelaporan keuangan kita sekarang sudah digitu dan terkoneksi sudah SIPD itu sampai ke pusat sudah,” ungkapnya.
Namun, kendala yang lebih mendasar menurut Basuni adalah data kependudukan yang tidak update dan tidak sesuai kondisi nyata di lapangan. Banyak penduduk, khususnya pekerja perkebunan, tercatat di KTP luar daerah seperti Pulau Jawa atau Nusa Tenggara Timur, padahal mereka tinggal di desa setempat.
Kesenjangan informasi ini berdampak langsung pada perencanaan pembangunan desa. Data yang tidak faktual membuat perangkat desa sulit menyusun program dan layanan berbasis kebutuhan masyarakat yang sebenarnya.
“Oleh sebab itu saya melihat memang data-data yang itu belum bisa dijadikan untuk perencanaan karena enggak faktual seperti itu,” pungkas Basuni.
Digitalisasi layanan desa di Kutim sejatinya memiliki potensi besar, namun tanpa sinyal stabil dan basis data kependudukan yang valid, inovasi tersebut masih terhambat. (Adv)
